InfoSidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Hal itu disampaikan saat menghadiri peluncuran nasional 80.000 KDKMP oleh Presiden RI secara virtual, Senin (21/7/2025).
Menurut Mimik, koperasi tidak boleh hanya menjadi formalitas semata, namun harus benar-benar hadir sebagai solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat, termasuk menjadi alternatif dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan jerat rentenir.
“Koperasi ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan ekonomi warga, termasuk kebutuhan rumah tangga. Kita harapkan, dengan hadirnya koperasi ini, masyarakat tidak lagi terjebak pinjol atau rentenir,” tegas Mimik.
Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, hingga saat ini telah terbentuk 346 unit KDKMP yang tersebar merata di seluruh wilayah. Dengan jumlah tersebut, diharapkan koperasi dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat ekonomi desa.
Lebih lanjut, Mimik menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring berkala terhadap kinerja koperasi, agar program ini tidak hanya sebatas peluncuran di atas kertas.
“Setelah terbentuk, jangan ditinggal. Pemerintah desa, kelurahan, dan pengurus koperasi harus turun ke lapangan secara rutin untuk mengetahui langsung apa yang menjadi kendala dan kebutuhan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengingatkan agar pengurus koperasi tetap patuh pada Undang-Undang Perkoperasian serta melaporkan keuangan secara rutin dan transparan.
“Pelaporan keuangan harus dilakukan secara berkala. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan anggota koperasi, karena koperasi akan menjadi ujung tombak perekonomian lokal,” tegas Fenny.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Edi Kurniadi, mengungkapkan bahwa seluruh KDKMP di Sidoarjo telah difasilitasi dengan NPWP dan rekening tabungan di BRI tanpa setoran awal. Ke depan, koperasi juga akan difasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pelatihan pengelolaan dan pengawasan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan para pengurus. Fasilitasi NIB, pelatihan, serta dukungan KUR Daerah (KURDA) dari BPR Delta Artha juga akan kami dorong, agar koperasi benar-benar mendukung iklim UMKM yang sehat dan berdaya saing,” terang Edi.
Dukungan juga datang dari dunia perbankan. Pimpinan Cabang BRI Sidoarjo, Sudono, menyatakan kesiapan BRI dalam mendukung penuh operasional KDKMP melalui jaringan AgenBRILink dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Melalui AgenBRILink, koperasi bisa melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, pembayaran tagihan, hingga top-up. Kami juga siapkan fasilitas KUR mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta tanpa agunan, untuk koperasi dan UMKM yang ingin tumbuh,” jelas Sudono.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, perbankan, dan masyarakat, diharapkan KDKMP di Sidoarjo benar-benar menjadi pilar kuat dalam menciptakan ekonomi desa yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.((RED))
