Sidoarjo, Infosidoarjo.com — Suara lantang mahasiswa menggema di tengah ruang publik Sidoarjo. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PC Sidoarjo menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap tegas DPRD Sidoarjo yang menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024.
Menurut SEMMI, penolakan itu bukan sekadar keputusan politik, melainkan alarm keras atas kegagalan tata kelola anggaran daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Bayhaqqi Sayyid, Ketua Umum SEMMI PC Sidoarjo, menyebut LPP APBD 2024 menyisakan luka struktural dalam pelayanan publik.
Ia menegaskan, “Kami mendukung penolakan LPP ini sebagai bentuk koreksi struktural atas pola pengelolaan anggaran yang selama ini minim transparansi, miskin partisipasi publik, dan terlalu elitis. Rakyat Sidoarjo berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola dan untuk siapa sebenarnya pembangunan ini diarahkan.”
Bayhaqqi menambahkan bahwa banyak program pemerintah daerah hanya berhenti pada simbol dan seremonial, tanpa hasil konkret bagi masyarakat.
Ia menyebut enam sorotan utama yang menjadi titik lemah: penanganan banjir yang tidak efektif, pengangguran yang tetap tinggi, pungutan liar di sekolah, birokrasi yang tidak akuntabel, infrastruktur jalan yang rusak parah, hingga realisasi anggaran yang tak sesuai perencanaan RPJMD.
“Kami melihat APBD ini tidak bekerja untuk rakyat. Laporan boleh rapi, tetapi realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Maka kami berdiri bersama DPRD, karena kami berdiri bersama rakyat,” ujar Bayhaqqi.
Dukungan SEMMI juga disertai seruan tajam agar Pemkab Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran.
Bagi SEMMI, partisipasi masyarakat sipil bukan pelengkap administrasi, tetapi prasyarat mutlak dalam menyusun kebijakan yang adil.
“Jika pembangunan hanya memuaskan elite dan kelompok tertentu, maka itu bukan pembangunan – itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat,” tandas Bayhaqqi, dalam nada getir namun penuh keberanian.
Sikap SEMMI ini muncul tak lama setelah rapat paripurna DPRD yang menunjukkan mayoritas fraksi menolak LPP APBD 2024.
Hanya Fraksi PKB dan Demokrat yang menerima laporan tersebut, sementara fraksi-fraksi lain dari Koalisi Sidoarjo Maju, termasuk PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan sebagian dari NasDem, menyatakan penolakan secara tegas.
Sejumlah temuan memperkuat keputusan penolakan itu, mulai dari pengelolaan dana yang tidak efektif, realisasi surplus kecil, hingga minimnya kejelasan atas alokasi anggaran seperti DAK, hibah, dan pendapatan BUMD. Belanja besar tidak diimbangi dengan dampak nyata di masyarakat.
Sorotan publik terhadap LPP APBD 2024 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat tak bisa lagi dimanipulasi.
SEMMI, DPRD, dan masyarakat kini berdiri dalam satu garis, mengawal anggaran agar setiap rupiah menetes tepat pada yang membutuhkan.
