Sidoarjo – Infosidoarjo.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan catatan serta rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (6/5/2025). Agenda ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi tahunan terhadap kinerja kepala daerah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyampaian LKPJ tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
“LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sekaligus acuan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa depan,” ujarnya.
Dalam dokumen LKPJ yang diserahkan, tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mencapai 5,54%. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 6,16% dan 7,53% pada 2022. Meski demikian, beberapa indikator sosial menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan dari 8,5% menjadi 6,49%, sedangkan angka kemiskinan menurun menjadi 4,53%.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun tercatat membanggakan, yakni sebesar 81,88, jauh melampaui rata-rata provinsi Jawa Timur yang berada di angka 75,35.
Namun demikian, DPRD menyoroti bahwa dua dari sembilan indikator utama pembangunan daerah belum tercapai secara optimal, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar, menekankan pentingnya LKPJ sebagai instrumen evaluasi kinerja kepala daerah dan perencanaan pembangunan jangka panjang, terutama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Sambutan Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar
“LKPJ ini adalah fondasi untuk menyusun strategi daerah ke depan, terutama menjelang dimulainya RPJPN 2025–2029,” ungkap Zahlul.
Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, DPRD Sidoarjo memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
Mendorong transformasi ekonomi berbasis industri hijau dan digital;
Reformasi sistem jaminan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan;
Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun 2024 mencapai 104,9% dari target, dengan surplus anggaran sebesar Rp82 miliar. Namun, realisasi belanja daerah masih berada di angka 93%, yang menjadi catatan serius DPRD untuk perbaikan ke depan. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp642,75 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Rapat Paripurna II DPRD Sidoarjo, Evaluasi Kinerja Bupati dan Penyerahan Rekomendasi
Di sektor-sektor strategis, DPRD juga memberikan catatan khusus, antara lain:
Pendidikan dan Kebudayaan: Diperlukan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
Kesehatan: Penguatan layanan dasar dan percepatan penanganan stunting.
Sosial: Penguatan kapasitas Dinas Sosial dalam menangani masyarakat rentan.
Ketenagakerjaan: Perluasan pelatihan vokasional yang berbasis kebutuhan industri serta penurunan angka pengangguran.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi dan komitmen atas masukan yang disampaikan legislatif. Ia menegaskan bahwa catatan dan rekomendasi tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan program, kebijakan, dan anggaran pembangunan daerah di masa mendatang.
“Keberhasilan yang kita raih adalah hasil kerja bersama. Kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama pula untuk kita benahi,” ujar Bupati Subandi dalam sambutannya.
Dengan penyerahan LKPJ dan penyampaian rekomendasi ini, DPRD Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ADV/ *Red)
Dilihat: 446
