Sidoarjo, infosidoarjo.com – Ancaman penjarahan massal yang melanda sejumlah situs budaya di Jawa Timur membuat pengelola Museum Negeri Mpu Tantular Sidoarjo bergerak cepat.
Bersama Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa (BPKB) dan Persatuan Budayawan Jagad Suwung Nusantara (PBJSN), museum memperketat pengamanan demi melindungi warisan sejarah bangsa.
“Kondisi ini memerlukan kewaspadaan ekstra. Kita tidak ingin kejadian di Kediri terulang di Sidoarjo,” tegas Sadari, Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular, saat menerima audiensi BPKB dan PBJSN, Selasa (3/9/2025).
Menurutnya, museum telah menambah personel keamanan internal dan memperketat patroli rutin sejak situasi rawan ini mencuat.
“Kami meningkatkan kewaspadaan, baik dari sisi pengawasan area maupun patroli rutin,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah nyata BPKB dan PBJSN. “Ini bentuk kepedulian nyata dari masyarakat pecinta budaya. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan agar cagar budaya tetap aman,” tambahnya.
Ketua BPKB, Umar, menegaskan bahwa pengamanan swakarsa akan digalakkan.
“Kami bersama PBJSN siap membantu museum untuk melakukan penjagaan. Jangan sampai artefak dan benda-benda yang bernilai sejarah jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Umar menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan kepolisian, agar pengamanan berjalan sesuai prosedur.
Senada demikian, Ketua Harian PBJSN, Bambang, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Ini bukan sekadar soal menjaga benda mati, tetapi menjaga napas kebudayaan Nusantara. Kita harus bersatu agar situs sejarah tidak menjadi korban dari situasi sosial yang memanas,” ungkapnya.
Selain pengamanan, Sadari menilai edukasi publik sebagai kunci jangka panjang.
“Kalau masyarakat paham arti penting cagar budaya, mereka pasti ikut menjaga. Edukasi harus diperluas, terutama ke generasi muda,” tandasnya.
Langkah tegas ini, diharapkan mampu memutus potensi kejahatan terhadap benda bersejarah dan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki masyarakat.
Museum Mpu Tantular pun menjadi simbol sinergi antara pemerintah, komunitas, dan publik dalam menjaga identitas sejarah bangsa.
