KOTA, InfoSidoarjo.com – Aksi premanisme di sejumlah daerah disebut menghambat investasi dan mengganggu dunia industri. Bagaimana di Sidoarjo?
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo, Ainun Amalia, menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan secara resmi adanya aksi premanisme yang mengganggu dunia usaha.
“(Aksi premanisme) untuk di Sidoarjo, saya katakan masih kondusif, ya,” katanya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Kamis (22/5/2025).
Kalaupun ada gangguan premanisme ataupun dari organisasi masyarakat (ormas) tertentu itu sudah masuk pada ranah pidana. Ainun mengatakan, kalau sudah ranah pidana laporannya kepada pihak kepolisian.
Dia menambahkan, pihak perusahaan di Kabupaten Sidoarjo terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Disnaker. Jika memang ada gangguan aksi premanisme pasti sudah dilaporkan.
Tapi, sekali lagi, Ainun memastikan bahwa di Sidoarjo kondusif, tidak ada aksi premanisme atau pemalakan.
“Kalau aksi premanisme sudah mengarah pada pidana, mungkin arahnya ke kepolisian,” ungkapnya.
“Kalaupun ada yang sudah lapor ke kepolisian, saya kurang tahu juga. Karena itu sudah masuk ranah hukum,” tambahnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menurutnya, sejumlah perusahaan di Sidoarjo sudah banyak yang melakukan pengurangan karyawan.
Hal ini dipicu permintaan pasar yang sedang lesu. Biaya operasional semakin tinggi, namun permintaan barang semakin menurun.
“Ada perusahaan yang sudah mengarah ke tutup. Ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Dinas tenaga kerja terus mendorong adanya pemberdayaan terhadap karyawan yang terdampak PHK. Pemberdayaan yang dimaksud lebih mengarah pada wirausaha.
Harapannya, mereka bisa membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ingin kembali bekerja di industri peluangnya sangat kecil.
“Makanya kami arahkan mereka untuk bisa membuka wirausaha untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan hidupnya,” pungkasnya. (Ipung)
