Sidoarjo, infosidoarjo.com — Gelombang kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 Pemkab Sidoarjo terus meluas. Kali ini, dukungan tegas terhadap evaluasi datang dari Koalisi Cipayung Plus yang terdiri atas HMI, PMII, IMM, GMNI, dan SEMMI Sidoarjo.
Melalui konferensi pers pada Sabtu (3/8/2025), mereka menyampaikan apresiasi terhadap langkah tujuh fraksi DPRD yang menolak LPP tersebut.
Penolakan itu dianggap sebagai panggilan untuk koreksi bersama, bukan sekadar manuver politik.
“Kami tidak menyoal siapa yang menolak, tetapi apa yang menjadi dasar penolakan. Jika realisasi anggaran tidak linear dengan output dan manfaat konkret bagi masyarakat, maka evaluasi adalah sebuah keharusan,” tegas Achmad Tirta, perwakilan HMI Cabang Sidoarjo.
Koalisi mahasiswa itu menekankan pentingnya akuntabilitas. Mereka mendesak agar Subandi–Mimik, selaku pimpinan daerah, segera merespons penolakan ini dengan langkah strategis—bukan pembelaan kosong.
“PAK bukan sekadar opsi administratif, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan tidak stagnan akibat friksi politik. Di sinilah komitmen kepemimpinan Subandi–Mimik diuji, apakah siap melakukan perbaikan atau sekadar bertahan,” ujar Fajar, Sekretaris IMM Cabang Sidoarjo.
Dorongan utama yang disampaikan Cipayung Plus adalah percepatan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2025.
Langkah ini diyakini bisa menjadi momentum strategis untuk menyelamatkan program prioritas yang terancam tertunda.
Tak hanya itu, mereka menuntut keterbukaan data serta pelibatan publik dalam siklus kebijakan anggaran.
Mahasiswa ingin ruang demokrasi tidak dipersempit oleh kepentingan sempit.
“Menerima penolakan bukan berarti tunduk, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah dewasa dalam berdemokrasi. Ini bukan soal kalah atau menang, melainkan soal keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ujar Hasbi, Ketua PC PMII Sidoarjo.
Konferensi pers ditutup dengan pernyataan kolektif, kritik adalah bentuk cinta terhadap daerah.
Bagi mereka, evaluasi bukan hambatan, melainkan pondasi kokoh menuju tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
