SEDATI, InfoSidoarjo.com – Persoalan jual beli tanah kavling kembali mencuat di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, ratusan warga mengaku dirugikan dalam proyek kavling Mutiara Alas Tipis yang berlokasi di Dusun Alas Tipis, Desa Pabean, Sedati, Sidoarjo. Proyek ini dipasarkan sejak tahun 2022 oleh PT Makmur Tentram Berprestasi (MTB).
Kasus ini mendapat perhatian serius dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dan Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana. Keduanya turun langsung memediasi antara warga dengan pihak pengembang.
“Insyaallah, ada penyelesaian. Dia (pengembang, red) siap mengembalikan uang lima orang per bulan, baik yang masih mencicil maupun yang sudah lunas. Menurut saya, ini langkah yang paling bijak,” ujar Armuji usai mediasi, Kamis (21/8/2025).
Armuji mengungkapkan, jumlah kavling yang dipasarkan mencapai 160 unit. Bahkan, ada pembeli yang mengambil lebih dari satu. Ia menilai cara pengembang memasarkan kavling tersebut sangat merugikan.
“Modusnya, menjebak dengan pernyataan memaksa. Ini jelas merugikan warga dan harus segera ditindak aparat kepolisian. Saya sudah sampaikan ke Kapolresta Sidoarjo agar kasus ini diusut,” tegasnya.
Salah satu pembeli, Djunaedi (30 tahun), warga Malang, merasa ditipu karena sudah melunasi Rp 125 juta untuk kavling berukuran 5×10 meter sejak tahun 2023. Namun, sertifikat tak kunjung diproses.
“Sampai sekarang tidak ada kepastian. Katanya selesai akhir 2023, tapi nihil. Saya hanya minta uang saya kembali,” keluhnya.
Lebih parah lagi, ada korban yang menyebut tanah yang dijual ternyata belum resmi dimiliki pengembang, sehingga surat izin yang diberikan ke pembeli pun palsu. Fakta ini makin memperkuat adanya dugaan praktik penipuan dalam proyek tersebut.
Dalam mediasi, pengembang menyatakan siap mengembalikan dana korban secara bertahap dengan pengawasan polisi. Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan pihaknya bersama Pemkot Surabaya akan mengawal penyelesaian ini.
“Semoga ada solusi terbaik. Karena sebagian besar korban berasal dari Surabaya, sementara tanahnya ada di Sidoarjo, perlu sinergi lintas daerah untuk menuntaskan persoalan ini,” pungkas Armuji. (*Red)
