KOTA, InfoSidoarjo.com — Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo tentang LKPJ yang hanya dihadiri 16 anggota dewan memunculkan beberapa spekulasi dari berbagai pihak.
Sebab, dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah fraksi tidak hadir yakni Fraksi Gerindra, PAN, PKS-PPP dan anggota dewan dari Partai NasDem.
Salah satu spekulasi yang muncul di publik adalah ada gerakan boikot rapat paripurna karena ada usulan pokok-pokok pikiran (Pokor) anggota DPRD Sidoarjo yang dicoret oleh eksekutif.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sidoarjo, Bangun Winarso, menanggapi ketidakhadiran anggotanya dalam rapat paripurna tersebut.
Bangun tidak menampik ada pembahasan terkait masalah usulan pokir di kalangan anggota dewan. Ada juga masalah aspirasi lain yang jadi pembahasan. Sehingga memilih tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
“Kemarin juga ada berbarengan membahas beberapa aspirasi. Ya, termasuk pokir dan peruntukan efisiensi anggaran,” ucap Bangun saat dikonfirmasi, Rabu (7/5/2025).
Dia menegaskan, pada saat rapat paripurna berlangsung Fraksi PAN dan sejumlah fraksi lain juga sedang berkegiatan. Awalnya dilaksanakan di kantor dewan, tapi karena butuh tempat yang lebih representatif akhirnya mencari lokasi lain. Tapi tetap di Sidoarjo.
“Isu boikot, ya, gimana, ya? Karena rapat paripurna kemarin itu bukan pengambilan keputusan. Jadi tidak harus kuorum. Ya, itu bukan boikot. Tapi, ya ‘aras-arasen teko’ gitu aja,” ungkap Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo itu.
Kendati demikian, Bangun Winarso tetap menginginkan ada harmonis antara eksekutif dan legislatif, sehingga pembangunan tetap tidak terkendala.
“Tidak datang ke paripurna bukan berarti menghambat pembangunan. Wong itu bagian dari komunikasi,” ujarnya.
Menurut Bangun, menghadiri rapat paripurna merupakan kewajiban, akan tetapi memperjuangkan aspirasi masyarakat juga tidak kalah penting.
Apakah karena pokir dicoret? Dia kembali menjelaskan, bahwa aspirasi tidak hanya dari pokir semata, tapi juga bisa melalui beberapa usulan yang tidak berbentuk fisik, seperti kesehatan ataupun pendidikan yang itu sifatnya kebijakan.
“Kalau pokir yang ada di APBD selama ini selalu berbentuk fisik,” tutupnya.
Sementara, Sekretaris Fraksi Gerindra, Supriyono, tidak menanggapi soal ketidakhadiran semuang anggota dewan yang notabene merupakan pengusung utama Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana pada saat Pilkada 2024 lalu.
Begitu juga dengan sikap Ketua Fraksi NasDem-Demokrat, M Zakaria Dimas, tidak berkomentar. Dia menyarankan kepada fraksi lain.
“Kalau fraksi Nasdem-Demokrat kemarin di hadiri Mas Zahlul (Zahlul Yussar) dan Pak Agil (Agil Effendi) soalnya,” pungkasnya. (Ipung)
