InfoSidoarjo – Komitmen mempercepat reformasi birokrasi ditunjukkan 38 kepala daerah se-Jawa Timur dengan menandatangani kesepakatan penerapan sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesepakatan tersebut digulirkan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta yang digelar Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Turut hadir seluruh kepala daerah di Jatim, termasuk Bupati Sidoarjo H. Subandi, didampingi Sekda dan kepala BKD masing-masing daerah.
Salah satu pokok bahasan utama dalam rakor ini adalah penguatan sistem manajemen talenta ASN, yang akan menggantikan sistem lama seperti open bidding dan job fit. Zudan menjelaskan, sistem baru ini lebih cepat, transparan, dan mampu menempatkan ASN secara tepat sesuai kompetensinya.
“Proses seleksi dan penempatan akan dilakukan melalui satu pintu untuk memastikan transparansi, efisiensi, serta efektivitas. Hasilnya akan jauh lebih baik,” tegas Zudan.
Zudan menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 200 instansi di Indonesia yang mulai membangun sistem manajemen talenta, namun baru 30 instansi yang menerapkannya secara penuh. Dengan komitmen dari 38 daerah di Jawa Timur, ia optimistis angka tersebut akan meningkat signifikan.
“Saya sangat mengapresiasi Ibu Gubernur. Dengan penandatanganan dari 38 kepala daerah ini, kontribusi Jawa Timur akan sangat menentukan akselerasi secara nasional,” ujar Zudan.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem manajemen talenta ASN. Menurutnya, langkah ini selaras dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat reformasi birokrasi di daerah.
“Ini merupakan langkah strategis yang harus didukung bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan adaptif terhadap tantangan zaman,” kata Subandi.
Melalui penerapan sistem ini, diharapkan setiap ASN dapat berkembang sesuai potensi terbaiknya, dan kinerja pemerintahan daerah menjadi semakin optimal ((RED))
