Sidoarjo Matangkan RPJMD 2025–2029, Bupati Dorong Kolaborasi Pentahelix untuk Pembangunan Berkelanjutan

InfoSidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rabu pagi (30/4/2025), di Pendopo Delta Wibawa. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, hadir langsung membuka forum strategis tersebut.

Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk penajaman, penyelarasan, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD, sekaligus memperkuat prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan regulasi nasional dan daerah.

Sejumlah pemangku kepentingan hadir, termasuk Ketua DPRD Abdillah Nasih, Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNN Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota sekitar.

Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan, yakni “Menata Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Berkarakter dan Berkelanjutan.”

“Forum ini bukan sekadar formalitas, tapi titik krusial dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Saya harap seluruh pihak memberi masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan dokumen ini,” ujar Subandi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dalam proses perencanaan. Hal ini dibuktikan dengan capaian Sidoarjo sebagai kabupaten terbaik pertama dalam ajang Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi Jawa Timur 2025.

“Capaian ini hasil kerja bersama melalui pendekatan pentahelix—kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media massa,” ungkapnya.

Subandi juga menyoroti kesuksesan program Warung Rakyat sebagai implementasi nyata pendekatan tersebut. Ia mendorong seluruh kepala perangkat daerah untuk menjadikan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam eksekusi program prioritas dan penguatan pembiayaan pembangunan.

“Pendekatan ini sejalan dengan semangat Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dunia usaha harus ikut serta dalam pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Musrenbang ini juga menandai tahapan penting sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD diserahkan ke DPRD Sidoarjo pada akhir Mei, dan selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.

“Saya apresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah. Semoga RPJMD ini menjadi arah baru pembangunan Sidoarjo yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Subandi.((RED))

Baca juga artikel terkait atau tulisan lainnya dari