InfoSidoarjo – Sebanyak 300 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) mengikuti sosialisasi layanan keterbukaan informasi publik yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (24/6/2025), di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Umsida.
Tiga layanan andalan Pemkab Sidoarjo, yakni PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), SP4N LAPOR, dan Call Center 112, diperkenalkan sebagai wujud komitmen Pemkab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rektor Umsida, Dr. Hidayatulloh, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan sangat penting dalam mendorong kemajuan daerah. Umsida, katanya, membuka diri untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Sidoarjo akan menjadi kabupaten yang lebih maju jika ada sinergitas antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan bagian dari generasi transformasi digital. Mahasiswa, kata Hidayatulloh, memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
“Mahasiswa tidak hanya harus melek informasi, tapi juga berani bersuara. Bukan untuk melawan pemerintah, melainkan menyuarakan kepentingan publik dan menjadi mitra kritis dalam penyempurnaan kebijakan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo, M. Wildan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan mengajak mahasiswa terlibat aktif dalam pembangunan, tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tapi juga sebagai pengawas dan pengusul.
“Mahasiswa punya peran penting sebagai kontrol sosial dalam peningkatan layanan publik. Lewat kegiatan ini, kami berharap tercipta masyarakat yang semakin melek informasi dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo dalam memperluas literasi publik terkait layanan digital, sekaligus memperkuat keterlibatan generasi muda dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.((RED))
