InfoSidoarjo l Jakarta — BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. Selama tahun 2024, program JKN makin mendekat ke rakyat melalui inovasi layanan digital, kunjungan langsung (on-site), serta kolaborasi strategis dengan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam acara Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024 di Jakarta, Senin (14/7), mengungkapkan bahwa kepesertaan JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total populasi. Capaian ini turut menjadikan 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Kami ingin memastikan seluruh peserta, termasuk yang tinggal di pelosok, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Sepanjang 2024, BPJS Keliling telah menjangkau 37.858 titik dengan 940.158 transaksi layanan,” ujar Ghufron, Senin (14/07/2025)
Tak hanya itu, layanan satu atap lewat Mal Pelayanan Publik juga telah tersedia di 227 lokasi dan menghasilkan 379.921 transaksi administrasi JKN.
Sejak 2014, jumlah fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan terus tumbuh signifikan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meningkat 28%, dari 18.437 menjadi 23.682. Sementara itu, rumah sakit mitra naik 88%, dari 1.681 menjadi 3.162 unit.
Untuk menjangkau Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan mengandalkan inovasi seperti rumah sakit apung, pengiriman tenaga medis, dan kerja sama dengan faskes khusus di berbagai wilayah tertinggal seperti Kalimantan Utara, Papua Tengah, hingga Nusa Tenggara Timur.
Transformasi digital juga menjadi andalan. BPJS Kesehatan mengembangkan berbagai kanal seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), layanan suara VIKA, hingga layanan video conference via Zoom.
“Dengan layanan telekonsultasi, peserta tak perlu lagi datang langsung ke faskes. Hingga kini, 17,2 juta peserta telah memanfaatkannya di lebih dari 21.900 FKTP,” jelas Ghufron.
Fitur i-Care JKN memudahkan dokter menelusuri riwayat kesehatan peserta. Sementara itu, antrean online yang terhubung ke Mobile JKN telah diterapkan di lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit, mempercepat layanan dan mengurangi waktu tunggu.
Peserta dengan penyakit kronis juga lebih dimudahkan dalam memperpanjang rujukan dan menebus resep obat. Bahkan informasi jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur kini dapat diakses secara transparan.
BPJS Kesehatan juga menegaskan komitmennya lewat enam Janji Layanan JKN: cukup dengan KTP/NIK, tanpa fotokopi, tanpa iur biaya, tanpa pembatasan hari rawat, jaminan ketersediaan obat, serta pelayanan ramah dan tanpa diskriminasi.
Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 pun kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk ke-11 kalinya. Aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk menanggung klaim hingga 3,4 bulan ke depan. Sementara hasil investasi mencapai Rp5,39 triliun, melampaui target yang ditetapkan.
“Total pemanfaatan layanan JKN sepanjang 2024 mencapai 673,9 juta kunjungan, atau rata-rata 1,8 juta layanan per hari. Ini menandakan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap JKN,” tegas Ghufron.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa 2024 merupakan tahun penting dalam perjalanan JKN menuju fase maturitas. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan dana publik dan predikat WTM menunjukkan akuntabilitas yang tinggi.
“Program JKN telah menjadi instrumen strategis pemerataan akses kesehatan. Ini adalah bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin hak dasar seluruh warga, dari kota hingga pelosok,” ujarnya.
Kadir menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka, melainkan cermin dari meningkatnya kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap program gotong royong ini.
“Sinergi antara Dewan Pengawas dan jajaran Direksi sangat penting untuk memastikan arah dan keberlanjutan JKN tetap terjaga,” tutupnya.((RED))
