KOTA, InfoSidoarjo.com — Desakan dari 6 Fraksi DPRD Sidoarjo kepada Bupati Subandi untuk meminta maaf atas adanya pernyataan yang dinilai membuat gaduh akhirnya mendapat jawaban.
Bupati Sidoarjo, Subandi secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada anggota dewan atas pernyataan bahwa DPRD Sidoarjo suka menghambur-hamburkan uang.
“Dengan segala kerendahan hati sebagai jiwa seorang pemimpin dalam menciptakan situasi yang tentram dan kondusif kami mohon maaf setulus-tulusnya. Semoga friksi ini berakhir,” kata Bupati Subandi dalam paripurna jawaban tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo, Selasa (17/6/2025).
Permintaan maaf secara langsung dari Bupati Subandi langsung disambut tepuk tangan oleh sejumlah anggota dewan dan ASN yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri 33 anggota DPRD Sidoarjo.
Dia menjelaskan, bahwa friksi yang dianggap merendahkan marwah DPRD Sidoarjo yang kemudian viral di media sosial itu disampaikan dalam konteks asesmen atau pemaparan dengan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Dalam acara tersebut sedang membahas dalam acara pelaksanaan penggunaan anggaran agar tertib sesuai ketentuan dan tidak digunakan dalam kegiatan yang tidak tepat sasaran.
“Karena pembangunan harus mengacu kepada RPJMD yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Sidoarjo kompak mendesak Bupati Subandi meminta maaf dan mencabut pernyataannya yang menyebutkan DPRD menghambur-hamburkan uang.
Keenam dari tujuh fraksi tersebut ialah, F-PKB, Gerindra, PDIP, PAN, PKS dan NasDem-Demokrat. F-Golkar tidak ikut menyoroti hal tersebut. Sikap dari 6 Fraksi ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (10/6/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Pratama Yudhiarto, mengatakan bahwa untuk mengangkat marwah DPRD dan eksistensi wakil rakyat.
Pratama menirukan pernyataan bupati yang disampaikan pada pertengahan Maret lalu yang intinya bahwa pokir itu banyak yang tidak sesuai dengan visi-misi bupati.
Kalau tidak sesuai dengan visi-misi bupati tentu berpotensi banyak persoalan yang mengarah pada korupsi. Karena bupati-wakil bupati bekerja meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), “kene seng golek duwek” DPRD yang menghambur-hamburkan. Kalau pokir sesuai visi-misi tidak akan jadi masalah.
“Dampak pernyataan bupati menyulut disharmoni komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Perlu dipahami anggota DPRD dan kepala daerah di pilih melalui proses politik, tentu memiliki visi-misi yang berbeda,” sebut Pratama saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Pratama menyebutkan bahwa DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo merupakan lembaga memiliki kedudukan sejajar. Keduanya merupakan mitra strategis yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing.
“Dimohon kepada bupati (Subandi) untuk menarik ucapannya dan meminta maaf dalam ruang sidang paripurna dan melalui media,” ujar Pratama Yudhiarto.
Sikap politik dari Fraksi yang lain, kecuali F-Golkar hampir serupa, mereka juga meminta Bupati Subandi untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya. (Ipung)
