InfoSidoarjo – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota dewan, Selasa (17/6/2025). Aksi ini terjadi usai Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka yang dianggap tidak memuaskan sebagian fraksi.
Salah satu yang memilih keluar dari ruang paripurna adalah Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi Gerindra, Bambang Pujianto, menyatakan bahwa permintaan maaf dari Bupati Subandi dinilai tidak menjawab secara substansial kekecewaan para wakil rakyat.
“Atas jawaban dan permintaan maaf yang disampaikan, kami kurang puas. Maka fraksi kami maupun beberapa fraksi lain memilih walk out,” ujar Bambang.
Imbas dari aksi tersebut, jumlah anggota DPRD yang semula hadir sebanyak 33 orang, menyusut menjadi 17 orang di ruang sidang. Sejumlah fraksi memilih meninggalkan ruang paripurna meski telah diimbau untuk tetap mengikuti jalannya rapat.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, sempat berusaha menenangkan situasi. Ia menyebut langkah Bupati Subandi sudah cukup menunjukkan jiwa besar dan sikap terbuka terhadap kritik dari legislatif.
“Beliau sudah menunjukkan jiwa besar dengan menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan DPRD. Namun kami tetap menghormati keputusan jika ada yang merasa belum legowo,” kata Nasih.
Dalam forum tersebut, Nasih sempat melempar pertanyaan terbuka kepada peserta sidang, “Kira-kira permintaan maaf dari beliaunya apakah diterima?” yang dijawab “Diterima,” oleh sejumlah anggota dewan yang masih bertahan di ruang sidang.
Sebelumnya, dalam penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Subandi menyampaikan permohonan maaf yang ditujukan kepada para anggota DPRD Sidoarjo. Permintaan maaf itu disampaikan dengan harapan meredam tensi politik yang sempat meningkat.
“Dengan segala kerendahan hati sebagai jiwa seorang pemimpin dalam menciptakan situasi yang tenteram dan kondusif, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Semoga friksi ini berakhir,” ujar Bupati Subandi.
Pernyataan tersebut sempat disambut tepuk tangan oleh sejumlah anggota DPRD dan ASN yang hadir.
Lebih lanjut, Bupati Subandi menjelaskan bahwa polemik yang sempat viral di media sosial, dan dinilai merendahkan marwah DPRD, terjadi dalam konteks pemaparan atau asesmen dengan sejumlah kepala perangkat daerah. Saat itu, sedang dibahas pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Karena pembangunan harus mengacu kepada RPJMD yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” tegas Subandi.
Meski permintaan maaf telah disampaikan, dinamika politik antara eksekutif dan legislatif di Sidoarjo tampaknya masih akan berlanjut, seiring dengan sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD 2024.((RED))
