InfoSidoarjo – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar konferensi pers “APBN Kita Regional Jawa Timur hingga 31 Mei 2025”, bertempat di Aula Lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya II, Jalan Dinoyo No.111, Jumat (20/6/2025). Acara ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti jajaran pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur secara daring melalui Microsoft Teams.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, memimpin jalannya konferensi. Ia didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Samingun, Kepala DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, serta Local Expert Universitas Airlangga, Prof. Rudi Purwono.
Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari pemaparan Menteri Keuangan RI pada 17 Juni 2025 di Jakarta, yang bertujuan menyampaikan perkembangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan, termasuk kinerja perekonomian Jawa Timur.
Dalam pemaparannya, Dudung menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Timur tetap solid meski dibayangi stagnasi global. Hingga Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat sebesar 5,00% (yoy), didorong oleh kekuatan sektor pertanian, kelistrikan dan gas, serta aktivitas ekspor dan konsumsi domestik.
Jatim juga mempertahankan posisinya sebagai kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Di sisi inflasi, Jatim mencatat angka terendah di Pulau Jawa, yakni 1,22% (yoy) per Mei 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 1,60%.
Kesejahteraan petani turut terjaga, dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 109,38, yang menunjukkan daya beli petani masih tergolong baik dan berkelanjutan.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp97,8 triliun atau 34,64% dari target Rp282,65 triliun. Pendapatan ini terdiri dari:
-
Penerimaan perpajakan: Rp94,4 triliun (34,07%)
DJP: Rp46,85 triliun
Bea dan Cukai: Rp55,09 triliun (37,02%)
PNBP: Rp3,41 triliun (64,11%)
Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp47,91 triliun atau 37,89% dari total pagu, dengan rincian:
-
Belanja Kementerian/Lembaga: Rp14,03 triliun.
Transfer ke Daerah (TKD): Rp33,88 triliun (40,58% dari target Rp83,49 triliun)
Dudung menyebut peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.
“Realisasi TKD ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelayanan publik dan penguatan APBD di daerah,” ujar Dudung.
Belanja Kementerian/Lembaga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis:
-
Belanja pegawai: Rp9,87 triliun
Belanja barang: Rp3,22 triliun untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan demokrasi
Belanja modal: Rp874,46 miliar untuk infrastruktur, alat kesehatan, pendidikan, dan transportasi
Bantuan sosial: Rp67,52 miliar untuk anak yatim, pendidikan, dan PKH
Sementara Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari:
-
DAU: Rp19,7 triliun
DBH: Rp3,86 triliun
DAK Fisik: Rp14,79 miliar
DAK Non-Fisik: Rp5,84 triliun, sebagian besar untuk Dana BOS
Dana Desa: Rp4,27 triliun
Insentif Fiskal: Rp181,27 miliar
Perwakilan Kemenkeu Jatim juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 362.595 penerima manfaat dari 3.139 kelompok, terdiri dari siswa PAUD hingga SMA, santri pondok pesantren, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui melalui 121 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Kemenkeu Jatim juga aktif mendorong penguatan kelembagaan ekonomi desa:
-
Koperasi Merah Putih (KMP) telah terbentuk di 8.492 desa dari total 8.494 desa/kelurahan
BUMDes aktif sebanyak 6.814 unit (88% dari 7.721 desa)
Penerimaan Bea Cukai dan PNBP
Penerimaan dari sektor bea dan cukai mencatatkan kinerja impresif:
Cukai: Rp52,41 triliun (tumbuh 9,3% yoy)
Bea Masuk: Rp2,42 triliun (terkontraksi 10,9% yoy)
Bea Keluar: Rp270 miliar (tumbuh 498,3% yoy), didorong naiknya harga referensi CPO dan kakao
Realisasi PNBP mencapai Rp3,42 triliun (64,11% dari target), dengan rincian:
-
PNBP lainnya: Rp1,75 triliun
PNBP BLU: Rp1,67 triliun
PNBP lelang: Rp85,15 miliar (68,19%)
PNBP piutang negara: Rp267,54 juta (174,41%)
PNBP aset: Rp66,65 miliar (40,36%)
Menutup konferensi, Dudung menegaskan tiga poin utama:
Ekonomi Jawa Timur tetap solid, didukung oleh sektor industri, pertanian, dan energi yang kuat.
Kinerja fiskal terjaga dan tumbuh positif, dengan efisiensi serta ketepatan sasaran.
Transformasi belanja daerah dilakukan melalui peningkatan efektivitas anggaran untuk memperluas akses layanan dasar dan memperkuat ketahanan fiskal.
“Semua capaian ini menunjukkan transformasi fiskal dan pengelolaan APBN di Jawa Timur berjalan ke arah yang lebih produktif, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.((RED))
