KOTA, InfoSidoarjo.com — Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Sidoarjo kompak mendesak Bupati Subandi meminta maaf dan mencabut pernyataannya terkait DPRD menghambur-hamburkan uang.
Keenam dari tujuh fraksi tersebut ialah, F-PKB, Gerindra, PDIP, PAN, PKS dan NasDem-Demokrat. F-Golkar tidak ikut menyoroti hal tersebut. Sikap dari 6 Fraksi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (10/6/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Pratama Yudhiarto, mengatakan bahwa untuk mengangkat marwah DPRD dan eksistensi wakil rakyat.
Pratama menirukan pernyataan bupati yang disampaikan pada pertengahan bulan Maret lalu yang intinya bahwa pokok pikiran (pokir) itu banyak yang tidak sesuai dengan visi-misi bupati.
Menurur dia, kalau tidak sesuai dengan visi-misi bupati, tentu berpotensi banyak persoalan yang mengarah pada korupsi. Karena bupati-wakil bupati bekerja meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), “kene seng golek duwek” DPRD yang menghambur-hamburkan. Kalau pokir sesuai visi-misi tidak akan jadi masalah.
“Dampak pernyataan bupati menyulut disharmoni komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Perlu dipahami anggota DPRD dan kepala daerah di pilih melalui proses politik, tentu memiliki visi-misi yang berbeda,” sebut Pratama saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Pratama menyebutkan, bahwa DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo merupakan lembaga memiliki kedudukan sejajar. Keduanya merupakan mitra strategis yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing.
“Dimohon kepada bupati (Subandi) untuk menarik ucapannya dan meminta maaf dalam ruang sidang paripurna dan melalui media,” ujar Pratama Yudhiarto.
Sikap politik dari Fraksi yang lain, kecuali F-Golkar hampir serupa, mereka juga meminta Bupati Subandi untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
Sementara, Ketua DPC Partai Gerindra yang juga Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, tidak mau berkomentar. Dia menyebutkan, hal tersebut merupakan tanggungjawab Bupati Subandi.
“Oh itu, urusan pak bupati, ya,” katanya singkat, sambil menyalami sejumlah OPD yang hadir dalam rapat tersebut.
Namun, sesaat sebelum menyampaikan nota penjelasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2025, Mimik Idayana menyebutkan, bahwa pernyataan dari mayoritas fraksi tamparan keras bagi pihak eksekutif.
“Bu sekda, apakah OPD hadir? Ini salah satu pukulan keras. Jadi untuk kedepannya bekerja semaksimal mungkin supaya Sidoarjo ini ada perubahan,” ujar Mimik Idayana. (Ipung)
